Kampus Harus Jadi Pelopor Good University Governance

JAKARTA, KOMPAS.com -- Tata kelola keuangan di perguruan tinggi negeri masih amburadul. Untuk itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan untuk memantau tindak lanjut penyelesaian laporan keuangan di berbagai perguruan tinggi negeri yang dinilai masih bermasalah.
"Pendidikan kan mendapat keistimewaan luar biasa dengan alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan secara pasti, minimal 20 persen di APBN. Tetapi, kok di kampus yang mestinya sumber orang-orang pintar berada, persoalan keuangannya cukup memprihatinkan," kata anggota BPK Rizal Djalil dalam acara Pertemuan BPK RI dengan para rektor se-Indonesia di Jakarta, Senin (9/1/2012).
Menurut Rizal, BPK sudah melakukan pemeriksaan keuangan tahun 2010 pada tahun lalu. Adapun pemeriksaan keuangan tahun 2011 dilakukan pada Maret 2012.
"Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan dan laporan keuangan, BPK ikut memantau tindak lanjut di perguruan tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Rizal.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyampaikan penghargaan kepada BPK yang terus-menerus mendorong dan memberi pandangan-pandangan tentang bagaimana perguruan tinggi bisa menjadi pelopor di dalam mewujudkan Good University Governace.
"Tahun ini diharapkan dapat menjadi tahun yang baik, karena dalam satu minggu pertama ini kita telah mengimplementasikan Good University Governance," kata Nuh.
Nuh menegaskan, perguruan tinggi harus dijadikan suatu model dalam pengimplementasikan good governace. Sebab, perguruan tinggi itu simbol nilai dan sekaligus sebagai pengawal nilai. "Sebagai sumber dan pengawal nilai, maka tidak salah untuk menjadi model good governace itu," kata Nuh.
Alasan lainnya, tidak ada institusi/lembaga yang memiliki sumber daya yang sangat unggul seperti yang ada di perguruan tinggi. Hampir seluruh pejabat negara merupakan alumni perguruan tinggi.
"Kalau sumbernya saja tidak bisa, tentu ini memprihatinkan. Tahun ini, perguruan tinggi akan menjadi pelopor pelaksanaan good governace itu," ungkap Nuh.
Tata kelola keuangan di perguruan tinggi, menurut Nuh, harus menjadi fokus pembenahan. Sebab, anggaran perguruan tinggi mencapai 50,7 persen dari anggaran yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Insya Allah, Tahun 2012 laporan keuangan Kemendikbud tidak hanya wajar dengan pengecualian, namun lebih tinggi lagi wajar tanpa pengecualian," kata Nuh.